ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | SCHOLAE

Update News

DPR Yakin Pemerintahan Jokowi-JK Terus Perkuat Desa

Sabtu , 23 Februari 2019 | 18:33
DPR Yakin Pemerintahan Jokowi-JK Terus Perkuat Desa
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. (Media Indonesia)

JAKARTA, ARAHDESA.COM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meyakini pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bersama masyarakat akan terus memperkuat desa agar dapat sejahtera, mandiri dan inovatif, salah satunya dengan memaksimalkan penggunaan dana desa.

"Tahun 2019, DPR RI bersama pemerintah menaikan alokasi dana desa dari sekitar Rp60 triliun menjadi sekitar Rp70 triliun. Selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, alokasi dana desa sudah mencapai Rp187 triliun dengan penyerapan mencapai Rp181 triliun," kata Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (23/2/2019).

Menurut dia, semua dana desa itu digunakan masyarakat desa untuk penyelenggaraan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan desa.

Dia menjelaskan proses lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang mengamanahkan alokasi dana desa, tidak terlepas dari perjuangan para anggota DPR RI, termasuk dari Fraksi Partai Golkar, bahkan, salah satu pimpinan Panitia Khusus (Pansus) RUU Desa dipegang oleh kader Partai Golkar.

"Pemberian dana desa setiap tahun jumlahnya terus ditingkatkan oleh pemerintah. Tahun 2015 dianggarkan Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta," ujarnya.

Dia menjelaskan di tahun 2016 meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta lalu meningkat kembali di tahun 2017 dan 2018 menjadi Rp60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta.

Bambang mencontohkan Kabupaten Purbalingga, penerimaan dana desa meningkat sekitar 19 persen dari Rp199,934 miliar di tahun 2018 menjadi Rp237,221 miliar di tahun 2019.

Paling tinggi mendapat Rp1,672 miliar di Desa Bumisari dan terendah Rp815,637 juta di Desa Kebunderan.

"Dari 239 desa di Kabupaten Purbalingga, baru ada sekitar 40 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan jumlahnya masih harus ditingkatkan. BUMDes bisa menjadi wadah pengelolaan dana desa untuk memaksimalkan potensi desa dengan pola swakelola dan menggunakan tenaga kerja lokal dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa," tuturnya.

Bambang menilai penggunaan dana desa tidak lari keluar dari desa, namun tetap berputar untuk menyejahterakan masyarakat desa, ujar Bamsoet.

Dia juga mendorong pendirian BUMDes di berbagai desa lainnya karena saat ini baru terdapat sekitar 45 ribuan BUMDes, dari target setiap desa satu BUMDes.

Dia menilai keberadaan BUMDes akan memperkuat demokrasi ekonomi, melengkapi demokrasi sosial yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pedesaan.

"Ini sangat penting, sehingga dalam kerangka besar kehidupan berbangsa dan bernegara, desa ditempatkan menjadi subjek bukan lagi sekadar objek. Jika selama ini pembangunan selalu dilakukan dari atas ke bawah, kini juga dilakukan dari bawah ke atas," imbuhnya sebagaimana diberitakan Antara.

Dia berharap melalui dana desa, masyarakat bisa menentukan arah pembangunan sekaligus masa depan desanya dan diharapkan tidak ada lagi desa yang tertinggal jauh dari yang lainnya.

 

Editor : Farida Denura
KOMENTAR