ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | SCHOLAE

Update News

Laporan Dana Desa Agar Dibuat Sederhana, Presiden: Pak Mendagri Coba Diurus dengan Kemenkeu, SPJ Tidak Ruwet-ruwetlah

Selasa , 29 Maret 2022 | 16:09
Laporan Dana Desa Agar Dibuat Sederhana, Presiden: Pak Mendagri Coba Diurus dengan Kemenkeu, SPJ Tidak Ruwet-ruwetlah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sambutan pada acara Pembukaan Silaturahmi Nasional APDESI Tahun 2022, Jakarta, 29 Maret 2022. (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)

JAKARTA, ARAHDESA.COM - Presiden Joko Widodo memerintahkan agar laporan pertanggungjawaban dana desa dapat dibuat lebih sederhana.

"Pak Mendagri coba diurus dengan Kementerian Keuangan agar namanya SPJ (Surat Pertanggungjawaban) tidak ruwet-ruwet lah," kata Presiden Joko Widodo di Istora Senayan Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang juga dihadiri Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta sekitar 15 ribu kepala desa se-Indonesia.

Sebelumnya Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat APDESI Surtawijaya meminta agar SPJ kepala desa dibuat lebih sederhana.

"Kita selalu ingat omongan orang tua kita, jangan susah-susah SPJ, masa BLT (Bantuan Langsung Tunai) saja regulasi-nya 92 lembar. Stres kita melihat itu, regulasi saya bilang simpel," tutur Surta.

Presiden Jokowi pun menyetujui pendapat Surta tersebut. "Untuk tahun ini total yang ditransfer nantinya Rp68 triliun, sampai pagi tadi saya cek sudah berapa serapannya 13,5 persen, mungkin juga keluhan karena laporan SPJ terlalu ruwet dan bertele-tele betul?" tanya Presiden kepada para kepala desa.

Presiden menilai bila para kepala desa sibuk dengan SPJ maka malah kepala desa tidak mengecek posyandu, irigasi atau sarana umum desa lainnya.

"Malah nanti hanya urus SPJ saja, saya yang lihat SPJ saja pusing apalagi yang melaksanakan, tapi saya sudah bolak-balik perintah mengenai hal ini, ternyata tidak juga mudah mengubah sistem akuntasi kita. Moga-moga setelah keluhan ini ditindaklanjuti Mendagri agar semua lebih simpel, lebih sederhana," ucap Presiden.

Presiden pun mengatakan sebenarnya bila tidak ada pandemi COVID-19 pada 2020, ia sudah berpikir untuk menambah anggaran desa.

"Tapi Tuhan belum mengizinkan karena uang yang dipakai untuk COVID-19 pada 2020 itu Rp690 triliun gede sekali, pada 2021 mencapai Rp740 triliun, gede banget sehingga dana seluruh kementerian juga kita potong kemudian dana untuk desa sedikit kita potong, sedikit loh, tidak banyak, tahun depan Insya Allah dikembalikan atau dinaikkan lagi," jelas Presiden.

Dalam laporannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan hingga saat ini dari dana desa sudah dibangun 308.460 km jalan desa, jembatan desa sepanjang 1.553.215 meter, pasar desa sebanyak 12.244 unit, badan usaha desa sebanyak 42.317 unit, tambatan perahu sebanyak 7.384 unit, embung sebanyak 5.371 unit, irigasi sebanyak 80.120 unit dan penahan tanah sebanyak 247.684 unit.

Selanjutnya masih ada pembangunan sarana olahraga sebanyak 29.210 unit, air bersih sebanyak 1.307.423 unit, MCK 473.844 unit, pondok bersalin desa (polindes) sebanyak 14.441 unit, drainase sepanjang 45 kilometer, pendidikan anak usia dini (PAUD) sebanyak 6.430 unit, posyandu sebanyak 42 ribu lebih dan sumur sebanyak 74 ribu lebih

Selanjutnya sejak 2014, menurut Tito Karnavian, tingkat kemiskinan desa terus turun yaitu menjadi 1,23 persen berdasarkan data BPS dengan jumlah warga miskin di desa pada 2014 adalah sebesar 17,37 juta jiwa, sedangkan hingga akhir 2021 berkurang menjadi 14,64 juta jiwa.

Hasilnya, berdasarkan data Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, terjadi peningkatan desa mandiri (desa yang tidak lagi mengandalkan dana transfer pusat dan sudah dapat membiayai pengeluaran dari pendapatannya sendiri) yaitu dari 174 desa pada 2016 menjadi 3.269 desa pada 2022.

Kemudian desa maju bertambah dari 3.600 desa menjadi 15.321 desa, desa berkembang dari berjumlah 22.993 desa menjadi 38.583 desa, desa tertinggal berkurang dari 34.180 desa menjadi 12.216 sementara desa sangat tertinggal menurun dari 14.003 desa menjadi 5.649 desa.

Alokasi Dana Desa untuk Maksimal 40 Persen Disepakati

Presiden juga menyepakati usulan yang ditampung-nya mengenai perubahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi maksimal 40 persen dan bukannya sekurang-kurangnya 40 persen.

"Berkaitan dengan BLT Dana Desa, tadi Pak Ketua APDESI menyampaikan jangan minimal 40 persen, tapi maksimal 40 persen, ya saya setuju," kata Presiden dalam acara yang disimak melalui kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.

Menurut Presiden dengan perubahan alokasi tersebut akan memberikan keleluasaan bagi para kepala desa untuk mengkreasikan anggaran mereka yang biasanya memiliki keperluan spesifik berbeda antara satu dan yang lainnya.

"Di antara desa satu dengan yang itu berbeda-beda. Diskresi itu yang kita berikan kepada kepala desa," ujar Kepala Negara.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN 2022 tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a bahwa Dana Desa diutamakan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40 persen.

Presiden menyampaikan bahwa untuk tahun 2022 pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp68 triliun untuk Dana Desa.

Dari total dana tersebut, Presiden mengaku baru mendapat laporan tingkat serapan 13,5 persen.

Presiden juga sempat berpesan agar para perangkat desa terus menjaga perputaran uang di desanya antara lain dengan berbelanja di desa setempat untuk memenuhi keperluan bahan-bahan atau material dalam pembangunan infrastruktur.

 

 

 

 

 

 

Editor : Farida Denura
KOMENTAR