ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | SCHOLAE

Update News

Presiden Jokowi Setuju Beri 3 Persen Operasional dari Dana Desa

Selasa , 29 Maret 2022 | 16:00
Presiden Jokowi Setuju Beri 3 Persen Operasional dari Dana Desa
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sambutan pada acara Pembukaan Silaturahmi Nasional APDESI Tahun 2022, Jakarta, 29 Maret 2022. (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)

JAKARTA, ARAHDESA.COM - Presiden Joko Widodo menyetujui pemberian porsi tiga persen dari total Dana Desa yang diperoleh setiap desa untuk digunakan sebagai biaya operasional.

"Pak Surta minta 'Pak Presiden, kalau bisa ya 4-5 persen dari total anggaran (untuk biaya operasional). Saya katakan 'Ndak, ndak, ndak'. Untuk yang pertama ya saya berikan 3 persen. Nanti tahun berikut bisa ke 4-5 persen. Ini tolong dicatat," kata Presiden Joko Widodo di Istora Senayan Jakarta, Selasa (29/3/2022)

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang juga dihadiri Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta sekitar 15 ribu kepala desa se-Indonesia.

Pak Surta yang dimaksud oleh Presiden Jokowi adalah Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat APDESI Surtawijaya.

"Dari total Rp468 triliun (dana desa) tadi saya bisik-bisik dengan Pak Surta. 'Pak Presiden mbok ya pemerintahan desa ini diberi dana operasional desa'. Sudah saya jawab di depan tadi tapi nanti saya ulang lagi waktu sambutan," ungkap Presiden.

Apalagi menurut Presiden Jokowi, para kepala desa sudah mendapat dana operasional dari kabupaten.

"Bapak ibu semua kan juga sudah dapat dari pemerintah kabupaten, iya kan? Ada khusus dana operasional dana desa. Tapi saya menyadari betul kerja keras bapak ibu sekalian karena hasilnya tadi sudah disampaikan Pak Tito, jadi jalan desa, embung, jembatan semua jelas konkrit, fisik ada," ungkap Presiden.

Presiden Jokowi pun mengapresiasi desa yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi baik di desa maupun pertumbuhan ekonomi nasional.

"Jalan desa 227.000 kilometer jalan desa ada yang tidak percaya. 'Pak 227.000 kilometer itu panjang sekali loh?' Ya saya jawab 'Ya panjang tapi masih sedikit' karena kalau dibagi dengan jumlah desa di negara kita 74.900 artinya itu baru 3 km per desa kira-kira. Iya ndak? Kan biasa dalam 1 desa ada penambahan jalan 3 kilo itu pun sebuah penambahan yang besar menurut saya, itu pun masih ada yang sanksi," jelas Presiden.

Sehingga menurut Presiden, masih ada banyak jalan desa yang perlu dibangun dan diperbaiki, terutama jalan-jalan menuju ke persawahan dan perkebunan.

"Embung, irigasi, jembatan, pasar desa, bumdes, tambatan perahu, banyak sekali sudah saya cek satu per satu. Kemudian yang berkaitan dengan kualitas hidup, pembangunan air bersih, posyandu, polindes, sumur, PAUD, MCK, ini juga dari dana desa dan itu akan memperbaiki kualitas hidup, kualitas SDM di masyarakat pedesaan, jangan ada yang menyanksikan betapa sangat bermanfaatnya dana desa yang kita kucurkan ke desa-desa," tegas Presiden.

Presiden Jokowi berpesan, saat kepala desa melakukan pembangunan fisik ataupun nonfisik di desa agar menggunakan bahan-bahan material dari desa.

"Paling jauh itu dari kecamatan. Mau beli semen, beli di desa, mau beli beli batu bata, beli di desa kita sendiri supaya uang berputar terus di desa kita. Paling jauh di kecamatan. Jangan sampai uang kembali ke kota apalagi ke Jakarta, hati-hati, kembali lagi ke sini hati-hati," ungkap Presiden.

Presiden Jokowi menyebut pemerintah sudah mengucurkan total Rp468 triliun dana desa sejak 2015.

"Sekali lagi saya ulang sampai tahun ini dana yang disalurkan untuk desa itu Rp468 triliun. Jangan dipikir ini uang kecil loh, ini uang gede sekali, besar sekali, dalam sejarah negara ini berdiri, desa diberi anggaran sampai 468 triliun itu belum pernah. Oleh sebab itu hati-hati dalam mengelola, 'me-manage' duit yang sangat besar sekali," tambah Presiden sebagaimana diberitakan Antara.

Presiden pun mengatakan sebenarnya bila tidak ada pandemi COVID-19 pada 2020, ia sudah berpikir untuk menambah anggaran desa.

"Tapi Tuhan belum mengizinkan karena uang yang dipakai untuk COVID-19 pada 2020 itu Rp690 triliun gede sekali, pada 2021 mencapai Rp740 triliun, gede banget sehingga dana seluruh kementerian juga kita potong kemudian dana untuk desa sedikit kita potong, sedikit loh, tidak banyak, tahun depan Insya Allah dikembalikan atau dinaikkan lagi," jelas Presiden.

Dalam laporannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan hingga saat ini dari dana desa sudah dibangun 308.460 km dana desa, jembatan desa sepanjang 1.553.215 meter, pasar desa sebanyak 12.244 unit, badan usaha desa sebanyak 42.317 unit, tambatan perahu sebanyak 7.384 unit, embung sebanyak 5.371 unit, irigasi sebanyak 80.120 unit dan penahan tanah sebanyak 247.684 unit.

Selanjutnya masih ada pembangunan sarana olahraga sebanyak 29.210 unit, air bersih sebanyak 1.307.423 unit, MCK 473.844 unit, pondok bersalin desa (polindes) sebanyak 14.441 unit, drainase sepanjang 45 kilometer, pendidikan anak usia dini (PAUD) sebanyak 6.430 unit, posyandu sebanyak 42 ribu lebih dan sumur sebanyak 74 ribu lebih

Selanjutnya sejak 2014, menurut Tito Karnavian, tingkat kemiskinan desa terus turun yaitu menjadi 1,23 persen berdasarkan data BPS dengan jumlah warga miskin di desa pada 2014 adalah sebesar 17,37 juta jiwa sedangkan hingga akhir 2021 berkurang menjadi 14,64 juta jiwa.

Gaji Kepala Desa Rutin Dibayarkan Setiap Bulan

Presiden juga meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar memastikan gaji kepala desa rutin dibayarkan setiap bulan.

"Pak Mendagri masih satu belum dijawab (keluhan Apdesi). (Gaji) setiap bulan, sudah," kata Presiden.

Presiden mengaku tidak mengetahui bahwa gaji kepala desa dibayarkan setiap tiga bulan seperti penuturan Ketua Umum Apdesi.

"Saya terus terang tidak tahu masa gaji diberikan 3 bulan sekali. Sudah segera kita ubah dan segerakan setiap bulan," kata Presiden.

Surta Wijaya sebelumnya dalam kesempatan yang sama, menyampaikan banyak kepala desa mengeluh karena menerima gaji setiap tiga bulan.

"Gaji kita itu, waduh harapannya sih setiap bulan dikeluarkan. Honor pegawai negeri setiap bulan dikeluarkan. Kita tiga bulan belum keluar. Masa sih orang meninggal, nunggu gajian 3 bulan kita (baru) datang. Masa sih orang melahirkan nunggu gajian 3 bulan kita (baru) datang,” tutur Surta.

 

 

 

 

Editor : Farida Denura
KOMENTAR